Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Semarang

>>INFO SEPUTAR PENGADAAN CPNS SILAKAN TAB MENU "INFO CPNS" PADA WEB KAMI<<

KEPALA BKD
 


Dr. PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

 

PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
 

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian

MEKLAP DATA PEGAWAI

 

Download PEDOMAN
e-PERSONAL

 

Download  PEDOMAN
e-FILE


Download PEDOMAN e-MUTASI

Download PEDOMAN e-KGB

 

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

905892
TodayToday400
YesterdayYesterday426
This_WeekThis_Week3486
This_MonthThis_Month10847
All_DaysAll_Days905892

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BKD KABUPATEN SEMARANG

 

    Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
   Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku efektif pada 30 April 2010. Undang-undang ini sangat penting artinya, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
   Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
   Dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dapat merubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya yang terbuka. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai kemungkinan tindak “penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah yang “tertutup”. Hak masyarakat untuk tahu juga ditempatkan di tempat yang terhormat sebagai bagian dari control public.
   Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tatakerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

DOWNLOAD Laporan Layanan Informasi Publik BKD Kabupaten Semarang

FORUM TANYA JAWAB

Yanti
Penyetaraan ijazah
Mimin yang baik hati.. tolong bantu jawab ya.. sy cpns 2019 melamar cpns lulus formasi D3 perawat, sblm sk cpns 2020 bln 12, di tahun 2020 bln 4, sy lulus s1 profesi dan sudah mempunyai ijazah S1 Ners, dibisakah nantinya disetarakan?
Wednesday, 31 March 2021 22:39
Bella
STR
Selamat malam,,, sy ingin bertanya, bagaimana apabila sy mendaftar cpns formasi D3 kebidanan tetapi menggunakan STR D4 ? Bisa atau tidak min?? Terimakasih
Friday, 26 March 2021 21:28
ahmad agus
SK Kepangkatan
Assalamualaikum. mau nanya apakah sk PNS itu termsuk SK Kepangkatan, kalau bisa saya dikasih tahu dasar peraturan nya yang menyatakan ya atau tidak
Tuesday, 16 March 2021 11:52

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran - Telp : (024) 6921127 - Fax : (024) 6921004