Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Semarang

>>INFO SEPUTAR PENGADAAN CPNS SILAKAN TAB MENU "INFO CPNS" PADA WEB KAMI<<

KEPALA BKD
 


PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

 

PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
 

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian

MEKLAP DATA PEGAWAI

 

Download PEDOMAN
e-PERSONAL

 

Download  PEDOMAN
e-FILE


Download PEDOMAN e-MUTASI

Download PEDOMAN e-KGB

 

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

751878
TodayToday319
YesterdayYesterday1070
This_WeekThis_Week1802
This_MonthThis_Month27799
All_DaysAll_Days751878

INFO

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BKD KABUPATEN SEMARANG

 

    Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
   Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku efektif pada 30 April 2010. Undang-undang ini sangat penting artinya, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
   Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
   Dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dapat merubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya yang terbuka. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai kemungkinan tindak “penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah yang “tertutup”. Hak masyarakat untuk tahu juga ditempatkan di tempat yang terhormat sebagai bagian dari control public.
   Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tatakerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

DOWNLOAD Laporan Layanan Informasi Publik BKD Kabupaten Semarang

FORUM TANYA JAWAB

Firman alip hadi prasetyo s.pd
Pertanyaan
Assalamu'alaikum Saya firman dari slb a yaat Ijin bertanya: Sy sertifikasi gurunya ipa, lulusan s1 teknik elektro ,saat ini golnya IIId... Apakah sudah tidak bisa naik ke IVa, Pak? Matur suwun Wassalamu'alaikum
Wednesday, 11 November 2020 20:05
Fita
Grup telegram
Pagi admin,saya belum mendapat kiriman grup telegram..apa tidak apa-apa kalau belum mendapat grup telegram yg lulus cpns
Friday, 30 October 2020 09:27
Fera
FOTO
Selamat pagi admin. Yang dimaksud foto formal apakah harus pake hijab hitam, hem putih dan berdasi kupu2 ? Atau boleh pakai hem warna?
Friday, 30 October 2020 06:10

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran - Telp : (024) 6921127 - Fax : (024) 6921004