Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Semarang

>>DIRGAHAYU NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE-74 TAHUN<<>>"MENUJU INDONESIA UNGGUL"<<

KEPALA BKD
 


PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian
 

Download PEDOMAN e-PERSONAL

 

Contoh Simulasi SKT Kecamatan bisa didownload  disini

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

90557
TodayToday107
YesterdayYesterday270
This_WeekThis_Week924
This_MonthThis_Month4097
All_DaysAll_Days90557

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BKD KABUPATEN SEMARANG

 

    Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
   Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku efektif pada 30 April 2010. Undang-undang ini sangat penting artinya, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
   Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
   Dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dapat merubah budaya ketertutupan (culture of secrecy) menjadi budaya yang terbuka. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai kemungkinan tindak “penyelewengan” yang terjadi karena berada di wilayah yang “tertutup”. Hak masyarakat untuk tahu juga ditempatkan di tempat yang terhormat sebagai bagian dari control public.
   Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tatakerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

DOWNLOAD Laporan Layanan Informasi Publik BKD Kabupaten Semarang

FORUM TANYA JAWAB

safira
e-kinerja
apakah bkd kab.semarang sudah menerapkan e-kinerja ? dan institusi apa lagi yang sudah menerapkannya di kab.semarang ?
Saturday, 14 September 2019 09:45
Hendry Septyadi
Cara menganilisis Kebutuhan Diklat
Assalamualaikum wr.wrb Saya mengalami kesulitan dalam menganalisis kebutuhan diklat di lingkungan SKPD kami. Untuk itu bila berkenan mohon agar dapat diberikan petunjuk teknis dalam menghimpun dan menyusun analisis diklat yang dibutuhkan oleh tiap2 SKPD. Atas perhatian yg diberikan saya ucapkan terimakasih. Wassalam
Wednesday, 11 September 2019 10:00
Hatin duwiyono
Formasi ASN 2019
Aslmkum admin yg kami hormati, ijin bertanya, ada berapakah usulan formasi ASN 2019 dari GPAI/guru pendidikan agama islam? CPNS ada berapa? Dan PPPK ada berapa? Mksih bnyak.
Thursday, 22 August 2019 17:45

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran - Telp : (024) 6921127 - Fax : (024) 6921004