Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Semarang

>>SELAMAT KEPADA PESERTA YANG LOLOS KE TAHAP SKB, DAN TETAP SEMANGAT BAGI YANG BELUM BERHASIL<<

KEPALA BKD
 


PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

HASIL VERIFIKASI SERTIFIKAT PENDIDIK
 

PESERTA SKB CPNS FORMASI TAHUN 2019
 

PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
 

PENGUMUMAN UJIAN SKD  PELAMAR CPNS 2019
 

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian
 

Download PEDOMAN
e-PERSONAL

 

Download  PEDOMAN
e-FILE

 

Formulir Isian Pegawai (FIP)

 

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

539131
TodayToday202
YesterdayYesterday984
This_WeekThis_Week7944
This_MonthThis_Month14722
All_DaysAll_Days539131

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Inspektorat,Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 10 program kerja dengan 34 kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut pemerintah daerah dituntut akuntabilitasnya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

FORUM TANYA JAWAB

Lilla
Thank you :)
Keep up the awesome work !! Lovin' it! Se você quiser saber um pouco mais de fatos, recomendo que encontre esse blog ... [url=http://wiki.cortezaproject.org/index.php/User:BridgetWorthingt]como ganhar dinheiro pela internet de forma segura[/url]
Monday, 13 July 2020 01:53
Edwardo
Thx :)
Exceptionally user pleasant website. Tremendous details readily available on couple of clicks. my web-site ... [url=https://www.classifiedads.com/construction_remodeling/3794gkhvw2w1w]Tr enchless Pipe Replacement Port St Lucie FL[/url]
Sunday, 12 July 2020 07:50
Joesph
How To Discover Your Forgotten Wi
Your router's [url=http://abefahafonku.mihanblog.com/post/comment/new/100/fromtype/poston e/fid/15176782555a75eeaf2df21/atrty/1517678255/avrvy/0/key/d30bcab635985ceb 69316ad5fa32056f/]cara melihat password wifi lupa[/url] may additionally be at the high of the main router web page. You'll need this data to finest get well your real money losses, if any.
Saturday, 11 July 2020 23:59

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran - Telp : (024) 6921127 - Fax : (024) 6921004