Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Semarang

>>INFO SEPUTAR PENGADAAN CPNS SILAKAN TAB MENU "INFO CPNS" PADA WEB KAMI<<

KEPALA BKD
 


Dr. PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

 

PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
 

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian

MEKLAP DATA PEGAWAI

 

Download PEDOMAN
e-PERSONAL

 

Download  PEDOMAN
e-FILE


Download PEDOMAN e-MUTASI

Download PEDOMAN e-KGB

 

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

905893
TodayToday401
YesterdayYesterday426
This_WeekThis_Week3487
This_MonthThis_Month10848
All_DaysAll_Days905893

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Inspektorat,Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 10 program kerja dengan 34 kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut pemerintah daerah dituntut akuntabilitasnya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

FORUM TANYA JAWAB

Yanti
Penyetaraan ijazah
Mimin yang baik hati.. tolong bantu jawab ya.. sy cpns 2019 melamar cpns lulus formasi D3 perawat, sblm sk cpns 2020 bln 12, di tahun 2020 bln 4, sy lulus s1 profesi dan sudah mempunyai ijazah S1 Ners, dibisakah nantinya disetarakan?
Wednesday, 31 March 2021 22:39
Bella
STR
Selamat malam,,, sy ingin bertanya, bagaimana apabila sy mendaftar cpns formasi D3 kebidanan tetapi menggunakan STR D4 ? Bisa atau tidak min?? Terimakasih
Friday, 26 March 2021 21:28
ahmad agus
SK Kepangkatan
Assalamualaikum. mau nanya apakah sk PNS itu termsuk SK Kepangkatan, kalau bisa saya dikasih tahu dasar peraturan nya yang menyatakan ya atau tidak
Tuesday, 16 March 2021 11:52

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran - Telp : (024) 6921127 - Fax : (024) 6921004