Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Semarang

>>DIRGAHAYU NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE-74 TAHUN<<>>"MENUJU INDONESIA UNGGUL"<<

KEPALA BKD
 


PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian
 

Download PEDOMAN e-PERSONAL

 

Contoh Simulasi SKT Kecamatan bisa didownload  disini

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

90558
TodayToday108
YesterdayYesterday270
This_WeekThis_Week925
This_MonthThis_Month4098
All_DaysAll_Days90558

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Inspektorat,Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 10 program kerja dengan 34 kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut pemerintah daerah dituntut akuntabilitasnya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

FORUM TANYA JAWAB

safira
e-kinerja
apakah bkd kab.semarang sudah menerapkan e-kinerja ? dan institusi apa lagi yang sudah menerapkannya di kab.semarang ?
Saturday, 14 September 2019 09:45
Hendry Septyadi
Cara menganilisis Kebutuhan Diklat
Assalamualaikum wr.wrb Saya mengalami kesulitan dalam menganalisis kebutuhan diklat di lingkungan SKPD kami. Untuk itu bila berkenan mohon agar dapat diberikan petunjuk teknis dalam menghimpun dan menyusun analisis diklat yang dibutuhkan oleh tiap2 SKPD. Atas perhatian yg diberikan saya ucapkan terimakasih. Wassalam
Wednesday, 11 September 2019 10:00
Hatin duwiyono
Formasi ASN 2019
Aslmkum admin yg kami hormati, ijin bertanya, ada berapakah usulan formasi ASN 2019 dari GPAI/guru pendidikan agama islam? CPNS ada berapa? Dan PPPK ada berapa? Mksih bnyak.
Thursday, 22 August 2019 17:45

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran - Telp : (024) 6921127 - Fax : (024) 6921004