Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Semarang

>>DENGAN INTEGRITAS PERSONAL KITA CIPTAKAN LAYANAN KEPEGAWAIAN TEPAT WAKTU<<

KEPALA BKPSDM
 


Dr. PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

MUTASI PEGAWAI DALAM SATU PERANGKAT DAERAH
 

PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
 

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian

MEKLAP DATA PEGAWAI

 

Download PEDOMAN
e-PERSONAL

 

Download  PEDOMAN
e-FILE


Download PEDOMAN e-MUTASI

Download PEDOMAN e-KGB

 

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

1199907
TodayToday1125
YesterdayYesterday1879
This_WeekThis_Week4826
This_MonthThis_Month34042
All_DaysAll_Days1199907

Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

 

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

APABILADIBUKA

MANFAAT APABILA DI TUTUP

1

Soal-soal ujian

  1. UU No. 43Tahun 2009tentangKearsipan Pasal 66 ayat (3)
  2. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 Huruf i danj

Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut

Mengganggu akuntablitas pelaksanaan ujian

Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran.

2

Penilaianuji kompetensi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h

Sampai selesainya uji kompetensi

Mengganggu akuntablitas pelaksanaan ujian

Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran

3

Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h

Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan

Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi

Menjaga akuntabilitas evaluasi

4

Data hasil check Up perorangan PNS/Pejabat

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h

Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum

Mengganggu rahasia pribadi seseorang

Menjaga rahasia pribadi seseorang

5

Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h

Sampai ada ijin dari pejabat yang berwenang

Mengganggu rahasia pribadi seseorang

Menjaga rahasia pribadi seseorang

6

Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h

Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan

Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan

Menjaga rahasia pribadi seseorang

7

Data Rencana penempatan PNS

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I

Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan

Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan

Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib

8

Notulen hasil sidang Tim Penilai Prestasi Kerja

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i

Sampai hasil Tim Penilai Prestasi Kerja ditindaklanjuti

Mengganggu kebijakan pemerintah

Menjaga kebijakan pemerintah

9

Dokumen pertimbangan/rekomendasi Tim Penilai Prestasi Kerja

  1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14
  2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i danj

Sampai hasil Tim Penilai Prestasi Kerja ditindaklanjuti

Mengganggu kebijakan pemerintah

Menjaga kebijakan pemerintah


 

10

Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural

  1. PP No. 100Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Pasal 14
  2. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 Huruf i danj

Selama masih dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

Mengganggu penyusunan kebijakan

11

Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural

  1. PP No. 100Tahun 2000tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural, BAB III;
  2. Keputusan Kepala BKN No. 13Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 4 dan 5, dan huruf C dan D
  3. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP, Pasal 17 Huruf i danj

Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakansampai 30 tahun

Pertimbangan- pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan

12

Soal Tes CPNS

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf i

Sampai selesainya test /seleksi

Dapat mengganggu proses rekrutmen PNS dan merusak kerahasiaan seleksi

15

Keputusan penjatuhan Hukum disiplin PNS

  1. PP No. 53Tahun 2010;
  2. Perka BKN No. 21 Tahun 2010, Romawi IX Angka 8
  3. UU No. I4 Tahun 2008tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan hurufI

Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin.

Dapat berpotensi menggangguobyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.

16

Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS

  1. PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No45Tahun 1990
  2. UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j

Sampai keluarnya keputusan ijin

Berpotensi munculnya informasiyang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah

 

 


 

17

Dokumen pengelolaan kepegawaian:

  1. Kenaikan pangkat
  2. Kenaikangaji berkala
  3. Mutasi
  4. Pensiun
  5. Administrasi kepegawaian
  1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j
  3. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
  4. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.

Dapat mengungkap rahasia pribadiPNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan/menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.

Mengamankan proses penyusunankebijakan

18

Biodata elektronik PNS lengkap

  1. UU No. 11Tahun 2008 tentangITE
  2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j

Selama yang bersangkutan menjadi PNS

Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan

Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan

19

Data kepegawaian perorangan PNS lengkap

  1. UUNo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j

Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS

Mengganggu privasi seseorang

Mengamankan hak privasi seseorang

20

Arsip data perorangan PNS

  1. UUNo. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j

Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS

Mengganggu privasi seseorang

Mengamankan hak privasi seseorang

21

Daftar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

  1. PP No. 100Tahun 2000tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i danj

Setelah usulan direalisasikan

Dapat mengganggu kebijakanpemerintah/pimpinan

Mengamankan kebijakan pimpinan

22

Daftar pejabat yang akan dilantik

  1. PP No. 100 Tahun 2000tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13Tahun2002, LampiranI Angka Romawi II huruf B No.5
  2. UU No. 14Tahun 2008Pasal 17 Huruf i dan j

Selama proses penetapanSK sampai derngan mulai berlakunya SK /pelantikan

Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului

Mengamankan proses penyusunan kebijakan

23

Daftar Nominasi (rangking) Pejabat Struktural

UU No. 14 Tahun 2008Pasal 17 Huruf i

Sampai selesainya Nominasi secara lengkap

Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil

Mengamankan proses penilaian dankebijakan yang akan diambil

24

Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i

Selama masih berlakudan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/pejabat

Dapat menghambat proses penilaian

Mengamankan proses yang sedangberlangsung

25

Identifikasi potensi PNS

  1. Keputusan Kepala BKN No. 37Tahun2011 tentang Pedoman Penataan PNS
  2. UU No. 14Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j

Selama masih berlakudan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

Dapat mengganggu rahasia pribadiPNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebiajakan yang akan diambil

Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasisaPNS yang bersangkutan

 

FORUM TANYA JAWAB

Sri Wulandari
Pppk non guru
Assalamualaikum...maaf mau tanya utk pppk non guru yg lulus passing grade apakah nanti nya bisa mengisi formasi yg kosong utk jabatan yg sama,terimakasih
Sunday, 17 October 2021 14:21
Doddy
Kesalahan Dalam sertifikat latsar
Admin, saya telah menyelesaikan latsar dan mendapatkan sertifikat latsar tapi ada kesalahan pengetikan harusnya Ahli Pertama Guru PPKn malah jadi Ahli Pertama Guru PPkn (huruf Knya jadi kecil) apakah kedepannya bisa masalah dalam proses ke 100% PNS ?
Saturday, 16 October 2021 12:53
Rizka N Virgiana
PPPK Non Guru
Assalamualaikum.. Maaf saya mau bertanya untuk pengumuman kelulusan PPPK NON GURU kapan ya? Apakah sama dengan pengumuman kelulusan CPNS ?
Wednesday, 13 October 2021 18:12

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Semarang

Alamat :Jl.HOS Cokroaminoto No.1 Ungaran - Telp :(024) 6921127, Fax :(024) 6921004, E-mail: bkd@semarangkab.go.id