Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Semarang

>>CEGAH PENULARAN COVID-19 DENGAN POLA HIDUP SEHAT, RAJIN CUCI TANGAN DENGAN SABUN, JAGA JARAK FISIK DAN GUNAKAN MASKER<<

KEPALA BKD
 


PARTONO, S.H, M.M
NIP 
196602221992031007
Pembina Utama Muda (IV/c)

 

PENGUMUMAN

PERSIAPAN PELAKSANAAN SKB
 

HASIL VERIFIKASI SERTIFIKAT PENDIDIK
 

PESERTA SKB CPNS FORMASI TAHUN 2019
 

PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
 

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian
 

Download PEDOMAN
e-PERSONAL

 

Download  PEDOMAN
e-FILE


Download PEDOMAN e-MUTASI

Download PEDOMAN e-KGB

 

Formulir Isian Pegawai (FIP)

 

 

WEBSITE TERKAIT

Statistik Pengunjung

586293
TodayToday1817
YesterdayYesterday2098
This_WeekThis_Week5418
This_MonthThis_Month22613
All_DaysAll_Days586293

Landasan Operasional Batas Usia Pensiun (BUP) PNS

Jakarta-Humas BKN (04/03/2014), Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai petunjuk teknis untuk perpanjangan BUP bagi PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas telah diterbitkan. Surat Kepala BKN tersebut bernomor: K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertanggal 17 Januari 2014. Demikian disampaikan Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN, Haryomo Dwi Putranto kepada Humas BKN di Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Ditambahkan Haryomo bahwa terbitnya Surat Kepala BKN tesebut berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Menteri PAN & RB Nomor: B/43/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal tindaklanjut UU ASN. Terkait BUP PNS, lebih jauh Haryomo menambahkan bahwa sesuai Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 UU Nomor: 5 Tahun 2014 tentang ASN, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Surat Kepala BKN yang mengatur BUP PNS tersebut sebagai landasan operasional sementara sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur BUP PNS. Surat Kepala BKN tersebut juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus (sumber: bkn.go.id)

Download: Landasan BUP PNS

FORUM TANYA JAWAB

heru apriyanto
SERDIK PLPG
assalamu'alaikum pak admin Saya ingin menanyakan perihal serdik Adakah kriteria khusus tentang serdik tersebut, Apakah serdik yg dari program PPG atau PLPG? berhubung saya mengikuti program serdik pemerintah dari PLPG (sebelum PPG) Terima kasih
Wednesday, 12 August 2020 13:28
marzon
Verifikasi serdik
Assalamu'alaikum pak admin, mau tanya untuk verifikasi serdik, apakah nomor serdik harus diinput saat pendaftaran dan muncul di resume akun sscn dan diuplaod serdiknya? atau yang hanya upload saja bisa ikut verifikasi serdik? Ada juga yang menginput nomor peserta saat kuliah PPG. Mohon pencerahannya admin
Wednesday, 12 August 2020 05:52
heru apriyanto
SERDIK PLPG
assalamu'alaikum pak admin Saya ingin menanyakan perihal serdik Adakah ketentuan khusus tentang serdik tersebut? Apakah serdik yg dari program PPG atau PLPG? berhubung saya mengikuti program serdik pemerintah dari PLPG (sebelum PPG) Terima kasih
Wednesday, 12 August 2020 01:11

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran - Telp : (024) 6921127 - Fax : (024) 6921004